Nampak ribuan warga PATI saat turun ke jalan di depan Kantor Bupati Pati untuk melakukan aksi demonstrasi guna mendesak Bupati Pati Sudewo untuk mundur dari jabatannya.(Poto: istimewa).
PATI, ifakta.co – Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Rabu (13/08/2025).
Mereka mendesak Bupati Pati, Sudewo, untuk mundur dari jabatannya sebagai buntut dari kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dinilai memberatkan masyarakat.
Iklan
Unjuk rasa yang dimulai sejak pagi hari ini diwarnai ketegangan dengan aparat keamanan. Pada pukul 11.00 WIB, insiden kecil terjadi antara massa dan polisi, yang semakin memanas seiring ketidakpastian Bupati Sudewo untuk menemui pengunjuk rasa.
Akibatnya, beberapa objek seperti botol minuman, tiang bendera, hingga sandal, dilemparkan ke arah aparat, memicu kericuhan lebih lanjut.
Puncak kerusuhan terjadi sekitar pukul 12.00 WIB, saat polisi terpaksa menembakkan gas air mata ke arah kerumunan untuk membubarkan massa. Beberapa warga, termasuk perempuan dan anak-anak, dilaporkan mengalami luka ringan akibat tembakan gas air mata dan dilarikan ke rumah sakit. Sejumlah 33 orang dilaporkan mengalami luka-luka dan tengah mendapatkan perawatan di RSUD RAA Soewondo.
Protes ini bermula dari keputusan kontroversial Bupati Sudewo yang berencana menaikkan tarif PBB-P2 sebesar 250% pada tahun 2025.
Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendanai berbagai proyek infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, kebijakan ini mendapat penolakan keras dari sejumlah kelompok masyarakat, terutama yang merasa terbebani dengan pajak yang naik tajam.
“Jika dibandingkan dengan kabupaten lain seperti Jepara, Kudus, dan Rembang, penerimaan PBB di Kabupaten Pati jauh lebih rendah. Kami ingin penyesuaian ini untuk memaksimalkan potensi daerah,” ujar Sudewo, menjelaskan latar belakang kebijakan tersebut.
Namun, kebijakan ini justru memicu kemarahan warga, yang merasa keputusan itu hanya akan menambah beban hidup mereka.
Bupati Sudewo sempat mengeluarkan pernyataan keras di media sosial, yang mengindikasikan ketidakhadirannya untuk berkompromi dengan tuntutan massa. “Saya tidak akan gentar, meskipun kalian mengerahkan 50.000 orang, keputusan ini tetap berjalan,” tegasnya dalam sebuah video yang viral.
Namun, setelah beberapa jam berlarut-larutnya demonstrasi, Sudewo akhirnya menemui massa pada pukul 12.15 WIB. Ia datang mengenakan kemeja putih, menggunakan kendaraan lapis baja milik kepolisian, dan menyampaikan permintaan maaf atas ketegangan yang terjadi. Namun, ia tetap menolak tuntutan massa untuk mengundurkan diri, dengan alasan bahwa ia dipilih secara konstitusional dan tidak dapat mundur hanya karena tekanan demonstrasi.
“Saya dipilih oleh rakyat secara demokratis, jadi saya tidak bisa mundur begitu saja. Ada mekanisme yang harus dijalani,” ujar Sudewo saat berbicara dengan wartawan.
Tak hanya menuntut Bupati mundur, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu juga menyuarakan penolakan terhadap kebijakan lima hari sekolah, serta proyek renovasi alun-alun Pati dengan anggaran Rp2 miliar. Mereka juga menentang pembongkaran Masjid Alun-alun Pati yang bersejarah dan proyek videotron sepanjang enam meter dengan biaya Rp1,39 miliar.
Aksi protes ini semakin memuncak setelah Bupati Sudewo, pada Jumat (08/08), secara resmi membatalkan rencana kenaikan PBB-P2 sebesar 250% setelah adanya desakan keras dari masyarakat. Pembatalan tersebut diumumkan di Pendopo Kabupaten Pati, dengan Sudewo menyatakan bahwa keputusan ini diambil demi menjaga situasi yang aman dan kondusif.
Namun, meskipun kebijakan tersebut batal, beberapa proyek pembangunan yang direncanakan, seperti perbaikan infrastruktur jalan dan renovasi RSUD RAA Soewondo, harus ditunda. “Kami terpaksa menunda sejumlah rencana pembangunan, termasuk penataan alun-alun yang semula akan dilakukan tahun ini,” tambah Sudewo.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, turut turun tangan dalam upaya meredakan ketegangan. Luthfi mendesak Sudewo untuk segera bertemu dengan demonstran dan menyampaikan aspirasi mereka. “Saya sudah memperingatkan Bupati Sudewo agar segera menemui warga dan melihat perkembangan situasi ini dengan lebih bijak,” ujar Luthfi.
Polda Jateng juga mengerahkan ribuan personel gabungan untuk mengawal jalannya demonstrasi dengan skema pengamanan yang ketat namun humanis, guna mencegah terjadinya provokasi dan menjaga ketertiban umum.
(may).
