PRABUMULIH , ifakta.co – Proyek pembangunan Dengan Judul Pembangunan Jembatan Dalam Kota Prabumulih di Kelurahan Muara Dua kembali jadi Polemik, ” Pernyataan ini tentunya menuai kontroversi. Pasalnya, tim media yang datang ke lokasi proyek untuk bertemu dengan pelaksana dan meminta informasi terkait pelaksanaan proyek dengan anggaran sebesar yang cukup Fantastis tersebut Kamis (07/08/2025)
Ketika tiba di lokasi proyek, Awak media bertemu dengan seorang pekerja yang diketahui dari mandor di lapangan dengan nada tidak bersahabat, memicu adu argumen di lokasi.
Bisa kami bertemu dengan pelaksana proyek, Pak…? pinta awak media dengan sopan, berharap dapat bertemu dengan penanggung jawab lapangan.
Iklan
Wah, Pak Ambon bisa di temui sejam lagi, dengan nada acuh, seolah tidak ingin terlibat lebih jauh. kemudian berkata kalau di kasih duit bagi bagi pak dengan nada menghina.
Bukannya mendapatkan respons yang baik, tim media justru dihadapkan dengan ucapan yang dianggap merendahkan profesi jurnalis. Dalam pernyataannya, Mandor atau Kepala tukang menuding, Wartawan datang tujuannya minta duit…! saya berani mengatakan begitu demikian lontaran yang keluar dari mulutnya.
Ucapan ini memicu ketersinggungan awak media, yang merasa bahwa pernyataan tersebut sangat tidak pantas dan melukai etika komunikasi antara pengawas proyek dengan media, yang dalam hal ini memiliki peran penting sebagai pihak independen dan pengawas dalam penggunaan anggaran publik.
Sebagai kontraktor yang memenangkan tender proyek. Selain mempertanyakan apakah proses penyaringan kontraktor sudah dilakukan secara ketat.
Seorang wartawan dalam menjalankan tugas peliputan pembangunan proyek memiliki hak untuk bertanya dan mendapatkan informasi terkait proyek tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Hak ini didasarkan pada prinsip keterbukaan informasi publik dan hak masyarakat untuk mengetahui.
Undang-Undang Pers menjamin kebebasan pers dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi, termasuk informasi terkait proyek pembangunan.
Tim media juga mendesak agar tindakan tegas diambil terhadap pengawas proyek tersebut, bahkan jika perlu mengganti kontraktor yang bersangkutan dengan pihak lain yang lebih profesional. Jangan karena merasa di balik proyek tersebut orang berkuasa berulang kali melecehkan Rekan-rekan Jurnalis.
Kejadian ini tidak hanya mencoreng nama baik CV tersebut, tetapi juga menyoroti pentingnya sikap profesionalisme dalam pelaksanaan proyek-proyek publik, terutama yang dibiayai oleh dana masyarakat. Ke depan, diharapkan agar kejadian serupa tidak terulang dan seluruh pihak yang terlibat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
