Washington, ifakta – Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memperingatkan para pejabat tinggi Tiongkok terkait risiko pembelian minyak dari Rusia. Dalam pernyataannya, Bessent menegaskan bahwa transaksi energi dengan Moskow bisa memicu sanksi serius, termasuk kemungkinan pengenaan tarif hingga 100 persen terhadap produk terkait.
Peringatan ini merupakan bagian dari tekanan berkelanjutan Amerika Serikat terhadap negara-negara yang dianggap mendukung sektor energi Rusia, yang menjadi salah satu sumber pendanaan utama bagi operasi militer Moskow, termasuk invasi ke Ukraina.
“Kami telah menyampaikan secara langsung kepada rekan-rekan kami di Beijing bahwa mendukung sektor energi Rusia, secara langsung maupun tidak, dapat membawa konsekuensi ekonomi yang signifikan,” ujar Bessent di Washington, Jumat (1/8).
Iklan
Namun, pihak Tiongkok dengan cepat merespons peringatan tersebut. Dalam pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri, Beijing menegaskan komitmennya untuk melindungi “kedaulatan energi nasional.” Pemerintah Tiongkok menilai upaya pembatasan atau tekanan eksternal atas keputusan energi domestik merupakan bentuk campur tangan terhadap urusan dalam negeri.
“China memiliki hak sah untuk menjaga kestabilan dan keamanan pasokan energinya. Kami akan menolak segala bentuk tekanan sepihak yang bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional,” ujar juru bicara kementerian tersebut.
Tiongkok merupakan salah satu pembeli utama minyak Rusia sejak sanksi internasional terhadap Moskow diberlakukan. Kerja sama energi kedua negara telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, yang membuat hubungan ekonomi Beijing-Moskow semakin erat, terutama dalam konteks geopolitik yang tegang dengan Barat.
Ketegangan ini menambah dinamika baru dalam hubungan antara dua kekuatan besar dunia, terutama dalam hal perdagangan dan kebijakan luar negeri. Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya terus mendesak Tiongkok untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap agresi Rusia, sementara Beijing menolak untuk ikut serta dalam sanksi internasional.
Situasi ini berpotensi memperuncing rivalitas global, di tengah ketidakpastian geopolitik dan ketergantungan berbagai negara terhadap sumber energi yang stabil.(Jo)
