MAJALENGKA, ifakta.co – Proyek pembangunan saluran drainase di ruas jalan Majalengka–Talaga Km.Cn.61+700 hingga Km.Cn.61+900, yang dikerjakan oleh CV Rifki Anung, kini disorot tajam oleh warga dan pengendara. Proyek yang dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Barat dengan nilai Rp431.998.092,48 ini justru menjadi sumber masalah di lapangan, mulai dari mandeknya pekerjaan, kualitas buruk, hingga minimnya tanggung jawab pengelolaan lalu lintas di sekitar proyek.
Proyek ini dilaksanakan selama 120 hari kalender di bawah tanggung jawab UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI. Namun sejak beberapa hari terakhir, aktivitas proyek berhenti total akibat tidak tersedianya material. Para pekerja hanya duduk menunggu di tempat peristirahatan tanpa kepastian kelanjutan pekerjaan.
“Kami cuma disuruh nunggu, sudah tiga hari tidak ada material. Nggak tahu kapan mulai lagi,” ujar seorang pekerja saat ditemui ifakta.co.
Iklan
Yang lebih menyedihkan, proyek ini berada dekat Terminal Pasar Maja, salah satu titik padat aktivitas warga. Namun hingga kini, tidak terlihat adanya rambu-rambu lalu lintas di sepanjang proyek. Padahal, jalan tersebut adalah jalur yang aktif dilintasi kendaraan setiap hari, termasuk pengangkut logistik dan pedagang.
“Bahaya sekali. Tidak ada rambu. Pengendara banyak yang hampir celaka karena tidak tahu sedang ada proyek,” kata seorang warga yang melintas.
Selain itu, pantauan tim ifakta.co juga menemukan bahwa kualitas pekerjaan sangat memprihatinkan. Pasir tidak terlihat di lokasi, uditch yang digunakan pecah dan tidak layak, serta penyusunan drainase yang asal jadi dan penuh kelonggaran. Tak hanya buruk secara teknis, proyek ini juga tidak mencerminkan tanggung jawab sosial terhadap pengguna jalan.
Lalu, kenapa CV Rifki Anung terus dipercaya mengerjakan proyek di Majalengka?
Proyek yang bernilai hampir setengah miliar rupiah ini justru mencerminkan pembiaran dan lemahnya pengawasan. Jika kontraktor seperti ini terus diberi kepercayaan, maka patut dipertanyakan komitmen Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Pemprov Jawa Barat dalam menjaga kualitas pembangunan.
ifakta.co mendesak Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) untuk segera turun tangan. Evaluasi harus dilakukan secara terbuka, termasuk peninjauan ulang hubungan kerja antara pemerintah dengan CV Rifki Anung.
Rakyat berhak atas pembangunan yang bermutu, bukan proyek asal-asalan. Uang negara bukan untuk dibiarkan menguap tanpa hasil. Ini bukan sekadar proyek drainase – ini adalah cermin dari rusaknya komitmen terhadap pelayanan publik.
(Sb-Alex)
