Berikut adalah nota kesepakatan bersama yang disusun oleh Perum Bulog Cabang Kediri terkait komitmen Bulog yang akan menyerap seluruh gabah petani Nganjuk sesuai HPP.(Poto: ifakta.co ).
NGANJUK ifakta.co– Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi benar – benar bergerak cepat terkait penanganan terhadap buruknya penyerapan gabah oleh Perum Bulog Cabang Kediri yang dikeluhkan para petani di Kabupaten Nganjuk.
Marhaen yang datang bersama Wakilnya Trihandy Cahyo Saputro bersama puluhan Kepala Desa tersebut untuk mencari solusi atas kinerja Bulog Cabang Kediri yang dirasa kurang optimal dalam penyerapan hasil panen para petani di Nganjuk, pada Senin (24/3/25).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perlu diketahui pula Dandim 0810 Nganjuk dan Kepala Dinas Pertanian juga turut hadir dalam kesempatan itu.
“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak yaitu nasib petani, bayangkan Nganjuk yang dinilai sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Timur merupakan salah satu alternatif Bapak Presiden untuk berkunjung dan menjadi target swasembada pangan, saat ini kondisi petaninya malah menjerit karena kesulitan menjual hasil panennya,” ungkap Kang Marhaen.
Orang nomor satu di Kabupaten Nganjuk itu kembali mengingatkan Kepala Bulog Cabang Kediri Imam Mahdi bahwa dalam pidatonya Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa gabah dengan kondisi apapun harus dibeli oleh pemerintah dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6500,00.
Bupati Nganjuk Marhaen saat menyampaikan aspirasinya kepada Kepala Bulog Cabang Kediri di ikuti puluhan Kepala Desa.(Poto : ifakta.co / may).
Menurutnya hal itu juga dipertegas oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang sering menggauangkan pesannya di berbagai media sosial agar Bulog tetap berpaku pada HPP dalam penyerapan gabah petani.
Untuk itu Marhaen meminta adanya evaluasi untuk mencari solusi terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi karena dengan tidak diserapnya gabah di Nganjuk secara optimal menyebabkan terjadinya pasar bebas diluar dan para tengkulak bebas mempermainkan harga hingga harga gabah diluaran menjadi turun drastis hanya pada kisaran Rp 5600, 00.
“Warga yang gabahnya tak mampu terserap Bulog akhirnya lari ke tengkulak, karena desakan ekonomi sehingga meski mereka mendapat harga yang terpaut jauh dengan standar HPP, gabah tetap mereka jual dan para petani pastinya merugi, inilah permasalahan yang harus kita hindari bersama bagaimana disini kita pecahkan bersama,” tambah Kang Marhaen.
Tak hanya desakan dari Kang Marhaen ( panggilan akrab Bupati Nganjuk, Imam Mahdi juga mendapat berbagai tuntutan dari beberapa perwakilan Kepala Desa diantaranya Kepala Desa Kemaduh yang mengaku penyerapan gabah di Desannya hanya mencapai 10 persen saja.
“Kami sangat menyayangkan penyerapan di Desa kami yang seharusnya mencapai 100 ton gabah hanya 10 ton saja yang terserap hal ini karena sulitnya pendaftaran melalui aplikasi google form membuat pendaftaran kami selalu di tolak by system karena kuotanya sudah tutup bahkan kami sudah daftar 10 hari sebelum panen pun ternyata sudah tutup, kejadian dilapangan seperti inilah yang kami sesalkan padahal PPL kami selalu aktif dalam bekerja namun nihil,” ujar Kades Kemaduh.
Kepala Desa Kemaduh yang mengklaim gabah di Desanya hanya terserap 10 persen karena sistem aplikasi berkuota Bulog yang sulit diakses.(Poto: ifakta.co/ may ).
Terkait permasalahan di Kemaduh tersebut Kades meminta agar ada evaluasi dan kuota pendaftaran di wilayahnya ditambah serta tidak dibatasi.Mereka tidak mempermasalahkan jika gabah hijau di tolak asalkan semua gabahnya dapat terserap Bulog.
Selanjutnya Kades Kampung Baru turut angkat bicara membawa aspirasi warga dengan mengatakan sesuai dengan Inpres No.14 tahun 2025. “Untuk percepatan swasembada pangan HPP sudah diatur dengan harga Rp 6500,00, jika Bulog tidak konsisten maka ia mendesak Kabulog membuat suatu komitmen untuk menjamin harganya tidak berubah,” tuturnya.
Menanggapi aspirasi para Kades Dandim 0810 Nganjuk Letkol Inf. Andi Sasmito turut menengahi masalah tersebut dan ikut merespon sorotan tajam para Kades yang ditujukan kepada Kabulog.
Dandim 0810 Nganjuk yang turut hadir dalam penyelesaian terkait penyerapan gabah petani Nganjuk oleh Bulog Cabang Kediri.(Poto: ifakta.co/ may ).
“Kami Kodim 0810 memposisikan diri sebagai penengah terkait permasalahan yang ada, saya kemarin sudah mengecek sendiri secara langsung gudang Bulog, menurut Kabulog penyerapan terkendala karena alat pengering yang hanya satu dan waktu saya melihat dalam kondisi rusak, hal ini disebabkan oleh gabah yang diterima kondisinya basah,” terang Dandim.
Dandim juga sempat menanyakan pada Kepala Dinas Pertanian apakah Bulog ada permainan, Plt. Kadispertan Nganjuk Itsna Sofian menjawab ” Tidak ada Pak Dandim termasuk yang ijo dikembalikan dan gabah berkecambah juga ada,” terangnya.
Dandim 0810 Nganjuk kembali meredam situasi pada saat itu dan berharap jangan sampai terjadi kesalah pahaman antara dua pihak karena kurangnya koordinasi yang baik.
“Tolong anda berfikir ditengah, bagaimana rakyat enak, masyarakat nyaman, Bulog juga tidak terbebani, dan untuk Pak Imam saya juga berpesan kalau gabah yang di setor sudah memenuhi ketentuan ya harus diterima jangan dipersulit, dan bagi para petani hendaknya menyiapkan gabahnya dalam kondisi ” pera” atau kering panen sehingga bisa langsung terserap dengan baik oleh Bulog, saya rasa ini hanya kurang “mache” ( sinkron), mari kita duduk bersama mendengarkan bagaimana komitmen Bulog,” pungkas Dandim.
Mendengar desakan dari Bupati dan para Kades, Kepala Bulog Cabang Kediri Imam Mahdi akhirnya bersedia membuat suatu komitmen dengan menuliskan nota kesepakatan yang berisi bahwa “Bulog akan menjamin dan memastikan bahwa gabah yang dihasilkan oleh petani di Nganjuk akan diserap dengan sesuai HPP.
“Saya pastikan dan saya jamin semua gabah petani di Nganjuk akan kami serap dengan harga Rp 6500,00, dan hal ini akan kami buat dalam bentuk nota kesepakatan tertanggal hari ini, siang ini, jika saya sampai melanggar komitmen tersebut maka saya siap mundur dari jabatan saya,” ucap Imam Mahdi sebelum menandatangani nota kesepakatan bersama.
Kepala Bulog Imam Mahdi saat menyampaikan komitmennya untuk menjalankan nota kesepakatan bersama dengan sungguh – sungguh.(Poto: ifakta.co /MAY).
Sejurus kemudian Kabulog menyusun nota kesepakatan bersama terkait komitmen Bulog tersebut penyerapan gabah di Nganjuk dan setelah itu proses penandatanganan nota kesepakatan berlangsung dimulai dari Kepala Bulog Cabang Kediri, Wakil Bupati Nganjuk, Dandim 0810 Nganjuk, Kepala Dinas Pertanian Nganjuk dan terakhir Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi.
Sementara itu pasca penandatanganan nota kesepakatan bersama tersebut, Ketua Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Nganjuk (APDESI) Dedy Nawan juga menyatakan ketegasannya dan memberi waktu dua hari untuk melakukan monitoring terhadap kebijakan Bulog.
“Kami menghormati MoU yang telah ditandatangani Bapak Bupati, pak Dandim selaku penanggung jawab terkait hal ini,kita akan tunggu progres yang akan dilakukan Bulog dua hari kedepan jika tetap dilanggar maka kami pastikan akan datang kesini lagi,” paparnya.
“Secara teknis monggo kinerja Bulog diperbaiki, jangan sampai masalah teknis menghancurkan substansi, penyerapan Bulog harus maksimal dan optimal dan pada saat Hearing di DPRD dua hari lagi kami harap sudah ada pemetaan yang jelas terkait simulasi yang akan dilakukan Bulog hari ini,” tegas Dedy lagi.
Ketua APDESI Dedy Nawan ( baju coklat) saat mendengarkan penyampaian aspirasi rekan seprofesinya di gedung rapat Bulog.(Poto: ifakta.co /may).
Dedy berpendapat terkait dengan sistem kuota yang dijalankan diminta untuk dilakukan sesuai mekanisme yang ada dan sistemnya diperbaiki agar proses pendaftaran melalui aplikasi mudah untuk diakses, sehingga kejadian di Desa Kemaduh tidak terulang lagi.
Dedy juga berpesan “Lumbung padi kita yang indah ini jangan lumbungnya yang kita goyangkan namun mekanismenya yang harus kita perbaiki, jika tidak mampu mengatasi maka pimpinanya ya harus di copot dari jabatannya,” pinta Ketua ABDESI itu secara tegas.
(MAY).
