Lalu tahun 2022 nlai 91 peringkat ke-16 dari 32 kementerian dan ahun 2023 nilai 96 peringkat ke-13 dari 32 kementerian.
“Terdapat keterkaitan yang erat dan peranan yang penting antara penilaian pengelolaan JDIH, penilaian IRH, dan penilaian reformasi birokrasi (RB). Keterkaitan tersebut dapat dilihat bahwa pengelolaan JDIH sebagai salah satu variabel dalam penilaian IRH. Sedangkan penilaian IRH menjadi salah satu indikator untuk mendukung hasil penilaian RB kementerian, yaitu RB secara general,” jelas Herdianto.
Terhadap variabel yang belum mendapat nilai maksimal dalam penilaian IRH, dan dalam rangka untuk meningkatkan penilaian IRH tahun 2025, biro hukum KLHK melakukan berbagai upaya antara Iain akan melengkapi dokumen-dokumen yang selama ini masih belum tersedia, meningkatkan pengembangan kompetensi jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum, meningkatkan koordinasi intern kementerian maupun dengan kementerian terkait, dan berbagai kegiatan pendukung lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penilaian terhadap IRH juga dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 l, dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai leading sector dalam pelaksanaan program meso di bidang reviu/tinjauan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka pelaksanaan penilaian IRH telah ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
(Fa)
