NGANJUK ifakta.co – Dalam rangka Optimalisasi dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa, Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk melaksanakan Sosialisasi Pendampingan Hukum kepada Paguyuban Kepala Desa (PKD) Se-Kecamatan Pace di Aula Kejari Nganjuk. Jumat (20/12/2024).
Sebanyak 18 Kepala Desa di Kecamatan Pace beserta Camat Pace, khidmat mengikuti kegiatan Sosialisasi Pendampingan Hukum yang disampaikan Kepala Kejaksaan Nganjuk Ika Mauluddhina SH.,MH, melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Koko Roby Yahya, SH dan Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Raden Timur Ibnu Rudianto, SH terkait Pengelolaan Keuangan Desa.
Dalam sambutannya Camat Pace Noordian Putro Utomo menyampaikan bahwa dengan besarnya anggaran keuangan yang digelontorkan di desa, menjadi sangat rawan untuk disalahgunakan. Untuk itu dengan adanya kegiatan Sosialisasi Pendampingan Hukum ini sangat penting dan bermanfaat bagi kepala desa dalam mengelola keuangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua PKD Kecamatan Pace Ali Mukharom menyerahkan cinderamata kepada Kasi Intel Kejari Nganjuk.(Poto: ifakta.co / may).
“Jadi sosialisasi pendampingan hukum ini sangat penting untuk menghindari niat jahat dalam pengelolaan keuangan desa,” sambut Camat Noordian.
Sedangkan Ketua PKD Kecamatan Pace Ali Mukharom menyebut penting pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa agar kepala desa terhindar dari jerat hukum akibat salah kelola penggunaan anggaran desa.
“Tujuan inti dari kegiatan ini, agar kedepan kami bisa mengelola anggaran desa dengan baik,” ujarnya.
Sedangkan menurut Kasi Intel Kejari Nganjuk Koko Roby Yahya, SH bahwa
Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa (PKPKD) menetapkan pelaksana pengelola keuangan desa (PPKD). Sedangkan keuangan desa meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Kasi Datun Kejari Nganjuk menyerahkan cinderamata ke Ketua PKD Kecamatan Pace.(Poto: ifakta.co/MAY).
“Dan yang terpenting dibutuhkan pertanggungjawaban yang konkrit,” terangnya.
Sementara itu Kasi Datun Kejari Nganjuk Raden Timur Ibnu Rudianto, SH mengungkapkan bahwa tugas dan fungsinya sebagai Penegakan hukum, Bantuan hukum, Pertimbangan hukum dan Tindakan hukum lain serta Pelayanan hukum. Olehsebab itu pihaknya mengapresiasi apabila diminta membantu kepala desa dalam hal pendampingan hukum terkait pengelolaan keuangan desa.
“Namun begitu kita tetap akan melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum melakukan pendampingan hukum,” ungkapnya.
(MAY).
