JAKARTA, ifakta.co – Sejumlah warga penghuni Rusunami City Park Cengkareng, Jakarta Barat mengeluhkan buruknya pengelolaan manajemen rumah susun yang semakin bobrok.
Mereka (warga) merasa ditindas oleh pengelola perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun (P3SRS) yang notabenenya saat ini dinilai berjalan tidak sesuai aturan.
“Pengelola semakin hari semakin parah, kami warga penghuni di sini semakin ditindas oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai pengurus P3SRS,” ujar salah seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya, Minggu (3/12) sore.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengaku, jika ada warga yang melakukan protes terhadap pengurus P3SRS selalu diintimidasi oleh oknum-oknum yang mengaku pengurus.
Tak hanya itu, mereka juga mendapatkan ancaman-ancaman kekerasan jika menyuarakan keluhan mereka.
“Nama saya jangan disebut ya bang, saya takut. Soalnya di sini kalau ada yang protes selalu diteror dan diancam-ancam sama oknum itu. Dulu saja ada warga yang sampai baku hantam gara-gara komplain soal lahan parkir. Rame kan itu videonya di YouTube,” papar warga.
Ia menjelaskan bahwa selama ini warga penghuni Rusunami City Park resah dan merasa tertindas oleh ulah oknum-oknum yang mengaku pengurus untuk memperkaya diri sendiri bersama kelompoknya.
“Coba bayangkan bang, kita tinggal di tempat sendiri, apa-apa harus bayar, fasilitas pada rusak, lift, CCTV, bayar parkir mahal, bayar air mahal. Ngga tau duitnya kemana itu tiap bulan tarik dari warga,” katanya.
Warga lainnya mengaku, pengelola atau pengurus P3SRS saat sebenarnya kosong dan seharusnya dilakukan pemilihan ulang pada tahun 2021. Akan tetapi hingga saat ini hal itu tidak dilakukan dan seakan-akan mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompoknya.
“Harusnya sudah ada pemilihan lagi dari tahun 2021, tapi sampai sekarang ngga dilakukan. Mereka udah keenakan menikmati keuntungan dari City Park, makanya seakan-akan tidak akan ada lagi pemilihan,” terangnya.
Dengan ketidakadilan itu, sejumlah warga telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo, Kementerian Perumahan Rakyat, Gubernur DKI Jakarta, dan sejumlah instansi pemerintah lainya.
“Kami sudah bersurat ke Pak Jokowi, Pak Gubernur DKI, dan instansi-instansi lainnya. Kami berharap ada keadilan untuk warga-warga di sini yang selama ini sudah cukup tertindas oleh oknum-oknum itu,” tukasnya.
