JAKARTA, IFAKTA.CO – SMPN 101 Jakarta melaksanakan kegiatan Pelepasan Wisuda Kelas IX (9) tahun ajaran 2022-2023 yang dikemas Tasyakuran bertajuk ‘Datang Dengan Cinta, Pergi Dengan Bahagia’ di sebuah hotel mewah di Jakarta Barat, pada Sabtu 24 Juli 2023 lalu.
Hal ini membuat sejumlah kalangan menduga pihak sekolah memanfaatkan momen kelulusan untuk meraup keuntungan dari hasil iuran para siswa.
Menurut informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, kegiatan pelepasan Wisuda atau disebut Tasyakuran menelan biaya yang sangat fantastis hingga berimbas kepada murid- murid dijadikan korban kegiatan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Padahal jelas dalam Perpres No.87 Tahun 2016 terkait kegiatan Pungli yang ada disekolah itu dilarang.
Menurut salah seorang siswa kelas 9 yang mengikuti kegiatan tersebut mengakui dikenakan biaya oleh sekolah.
“Iya pak acara tasyakuran pelepasan wisuda dikenakan biaya per-muridnya,” ucap salah seorang siswa yang tidak mau disebutkan namanya, Rabu (12/7).
Menanggapi hal itu, Pengamat Kinerja Pemerinta Raka BU menduga sekolah memanfaatkan moment untuk mengambil keuntungan dengan memungut biaya per-muridnya. Jika itu benar coba di kalkulasiin saja dari total siswa maka puluhan juta yang didapat oleh pihak sekolah, kalau itu benar dilakukan.
“Padahal sudah jelas disitu yang tertera di dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nomor 14 Tahun 2023 menegaskan bahwa tidak mewajibkan penyelenggaraan kegiatan wisuda sekolah sebagai ajang pelepasan peserta didik yang lulus,” ujar Raka di Jakarta, Rabu (12/07/2023).
Menurutnya, kegiatan wisuda sekolah bukan merupakan kegiatan yang wajib dilakukan dan tidak boleh menjadi sebuah kewajiban yang memberatkan orangtua/wali murid.
Dia menjelaskan, dalam persoalan pungli ini, pihak sekolah bisa dijerat dengan Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
“Penyelenggara pendidikan yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, bisa kena itu oknum,” ujar Raka.
Raka berharap kepada Kasudin Pendidikan Jakarta Barat untuk memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah 101 Jakarta.
Sementara itu, hingga berita ini diterbiitkan Kasudin Pendidikan Jakarta Barat tidak merespon surat konfirmasi yang dikirim oleh redaksi terkait dengan hal ini.
