JAKARTA, IFAKTA.CO – Terkait dugaan adanya pungutan liar (Pungli) di sekolah SMPN 264 Rawa Buaya Jakarta Barat, dengan dalil-dalil Pelepasan Siswa (Wisuda) yang dilakukan dihalaman Sekolah, sudah dilaporkan ke Kadisdik Jakarta Barat.
Hingga kini belum ada kabar kelanjutan terkait sangsi apa yang akan diberikan oleh pihak Sekolah? Senin (19/06/2023).
Perlu diketahui, pihak sekolah SMPN 264 Rawa Buaya Jakarta Barat lakukan penarikan uang untuk kegiatan wisuda sebesar Rp. 150.000,- per-murid terungkap dari salah satu siswa yang mengikuti kegiatan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, kegiatan Pelepasan Wisuda atau disebut Tasyakuran menelan biaya yang sangat tinggi hingga murid-murid menjadi korban untuk dikenakan biaya Rp. 150.000,-per-siswa, sedangkan yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 221 murid tahun ajaran 2022-2023.
Namun amat disesali, meskipun sudah dilaporkan ke Kadisdik Jakarta Barat hingga kini pihak sekolah masih belum juga di lakukan pemeriksaan, meski Kasudisdik sudah di konfirmasi melalui via WhatsApp.
Terkesan melindungi, Kasudisdik mengabaikan konfirmasi terkait hal tersebut. Ini menjadi pertanyaan besar bagi publik. Ada Apa? Kenapa? Mengapa? Hal tersebut menjadi sorotan Pengamat Kinerja Pemerintah dari Kalangan Warga Sipil M.Syukur, mengapa bisa terjadi, ini tidak boleh dibiarkan.
“Kenapa pihak dinas tingkat administrasi Jakarta Barat tidak melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Sekolah SMPN 264 tersebut yang dimana diduga melakukan kegiatan Pungutan liar (Pungli) ada apa ini ? Mengapa sudah beberapa hari ini masih landai saja ? Apakah ada kepentingan didalamnya..???,” tanya dia.
“Ayo dong bapak Kadisdik Jakarta Barat ini kan sudah ada laporan dan sudah tembusan apalagi sudah di publikasikan, panggil dan minta penjelasan apakah itu benar. Jangan sampai ini menjadi pandangan negatif terhadap kinerja Disdik kota administrasi Jakarta Barat,” pinta dia
Dalam persoalan pungli ini, pihak sekolah bisa dijerat dengan Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
“Penyelenggaraan pendidikan yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, (menerima pembayaran dengan potongan), serta untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, bisa kena itu oknum,” ujarnya.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
