ifakta.co, NGANJUK – DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat Paripurna terkait tentang rencana kerja tahunan DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk pada 30 September 2020.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahyono, Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, jajaran Forkopimda atau perwakilannya, Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran, Kepala Perangkat Daerah dan para staf ahli Bupati Nganjuk.
Agenda rapat tersebut berdasarkan hasil keputusan Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Nganjuk yang di laksanakan 5 hari sebelumya, yakni pada tanggal 25 September 2020 Nomor : 172 / 1268 / 411.100 / 2020, perihal Perubahan ke V Agenda Kerja DPRD Kabupaten Nganjuk bulan September 2020.
Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat yang saat itu diwakili oleh Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi di hadapan awak media mengatakan resume terkait hasil rapat tersebut.
“Agenda hari ini yaitu menerima laporan Banmus DPRD tentang Renja tahun 2020 yang masih tersisa beberapa bulan ke depan dan juga menerima laporan hasil Reses ke – ll semua anggota dewan dari Dapil 1 hingga Dapil 5 yang berjumlah 50 orang tersebut,” ujar Marhaen Djumadi.
Ia juga mengatakan, pemerintah Kabupaten Nganjuk siap melanjutkan hasil Reses tersebut untuk segera di rapatkan dengan Tim Anggaran di tiap PD Pemda Nganjuk.
“Saya juga telah berkoordinasi dengan Sekda Provinsi terkait evaluasi perda tentang PAPBD. Mudah – mudahan hari ini selesai dan mungkin jam 3 nanti akan kita bahas bersama – sama tim dari DPRD,” imbuh Marhaen.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahyono merumuskan dalam hasil rapat Paripurna itu ada dua point yang sangat penting.
“Hasil rapat Paripurna ini point utamannya adalah penyerahan hasil Reses Legislatif kepada Eksekutif dan penetapan Renja Tahunan tahun 2021 supaya di tindak lanjuti serta di masukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Tahun 2021” ujar Tatit.
Tatit juga menerangkan tentang aspirasi yang masuk di DPRD kebanyakan terkait infrastruktur, kegiatan – kegiatan ekonomi, hibah dan bansos, ia meyakini bahwa DPRD Nganjuk bisa memperjuangkan hasil resesnya dari masing – masing Dapil.
Berkaitan dengan pandemi menurut Tatit, ada batasan untuk melakukan kegiatan yang melibatkan massa tetapi semua tetap di laksanakan namun tidak senormal biasanya.
“Contohnya reses kali ini cukup di hadiri oleh 20 orang saja di tiap kegiatan, hanya tokoh masyarakat , BPD, RT / RW dan ini sudah cukup mewakili aspirasi masyarakat, padahal dulu bisa menghadirkan 100 orang, ” kata Tatit.
Begitupun untuk pelaksanaan kegiatan fisik semua kegiatan secara umum tetap berjalan seperti Musren dan Reses namun karena adanya recofusing maka prosesnya berjalan lambat dan ada sedikit pengurangan.
Membahas tentang rencana kerja ( Renja) menurut penuturan Tatit hal itu rutin di lakukan setiap akhir tahun anggaran saat ini untuk memasuki tahun anggaran berikutnya dari 2020 – 2021.
Dalam hal itu disebutkan normatifnya kegiatannya sama, hanya ada sedikit perbedaan terkait Perpres No.33 yang nantinya akan di sikapi seiring jalannya waktu yakni tentang perjalanan dinas, pelaksanaannya akan di sesuaikan dengan Perpres baru yang secara teknis akan di berlakukan mulai bulan Januari 2021.
“Semoga dari masing – masing Dapil bisa memperjuangkan hasil Resesnya setelah berkoordinasi dengan pihak Eksekutif yang pada intinya semua untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
(may)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
