Foto ilustrasi sesama ahli pers, Kamsul Hasan dan Ahmad Roso berdiskusi di atas klotok dalam perjalanan ke Pasar Apung Lok Baintan, bertepatan dengan HPN 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
ifakta.co, Jakarta – Video viral soal kekerasan terhadap anak pelajar yang dilakukan oleh teman sekolahnya sendiri di Jawa Timur menuai berbagai kecaman dari masyarakat.
Namun, ahli pers menyayangkan soal media-media yang dalam penyajian beritanya malah membuka identitas sekolah. Hal ini menurut ahli pers bertentangan dengan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA)
“Berbagai macam bentuk komunikasi saya dibanjiri pertanyaan terkait kekerasan sesama pelajar di Purworejo,” ujar Ahli Pers Drs. Kamsul Hasan, SH, MH kepada wartawan, Kamis 13 Februari 2020 pagi.
Ternyata menurut Kamsul bukan hanya dirinya yang kebanjiran pertantaan, Gubernur Jawa Tengah, Ginanjar juga mendapatkan hal sama dan sudah memberikan pengarahan.
“Pertanyaan kepada saya lebih pada soal pemberitaan. Apakah kasus itu dapat diberitakan dan bagaimana penyajian sesuai PPRA,” imbuhnya.
Staf Pengajar Institut Ilmu Sosial dan Politik (IISIP) Jakarta ini mengatakan, penyajian berita sudah cukup baik pada awalnya. Namun dalam kutipan keterangan resmi dari para pejabat malah membuka identitas, berupa nama sekolah.
“Rencana Kamis pagi nanti kasus ini akan diekspos secara resmi. Dalam WAG Wartawan Jawa Tengah, agar identitas ditutup,” katanya.
Ia berpesan agar kepala sekolah dan atau guru cukup melapor ke Dinas Pendidikan atau Bupati Purworejo, tak perlu tampil dalam jumpa pers.
Hal ini kata dia dilakukan agar identitas sekolah tidak kian terbuka. Nama sekolah merupakan identitas dan obyek Pasal 19 Jo. Pasal 97 UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.
Apakah Bisa Diversi
Kamsul juga memperhatikan, jagat maya, mayoritas meminta agar terduga pelaku kekerasan dikenakan hukuman berat. Apa yang dilakukan sudah di luar batas kenakalan remaja.
Kekerasan ini adalah terhadap anak dan oleh anak. Dengan demikian menurut Kamusl, penanganan kekerasan ini menggunakan koridor UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
Baik korban maupun terduga pelaku berusia pada ambang batas anak berkonflik dengan hukum. Mereka berusia telah 12 tahun namun belum genap 18 tahun.
“Terhadap anak berkonflik dengan hukum ini ada penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Diversi dibenarkan dilakukan bila ancaman kurang dari 7 tahun,” katanya.
Ia menambahkan, syarat lain diversi adalah pihak korban menyetujui persoalan penganiayaan ini diselesaikan secara kekeluargaan di luar persidangan.
Ketua Komisi Kompetensi PWI Pusat ini menilai, untuk kasus di Purworejo sepertinya memenuhi unsur Pasal 170 KUHP, karena kekerasan bersama, ayatnya harus lihat hasil visum.
Ia menjelaskan, soal Pasal 170 KUHP yang berbunyi, (1)Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
Sedangkan ayat (2) bagi tersalah dihukum, dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.
Saat ditanya, apakah kasus ini memenuhi syarat diversi atau akan dilimpahkan ke pengadilan.
“Terlepas dengan cara apa pun, pemberitaan kasus ini harus sesuai PPRA dan UU SPPA,” pungkasnya. (My)
