Soal Pemberitaan Kekerasan Sesama Anak, Ahli Pers Kamsul Hasan: Kepsek tak Perlu Jumpa Pers

- Jurnalis

Kamis, 13 Februari 2020 - 07:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto ilustrasi sesama ahli pers, Kamsul Hasan dan Ahmad Roso berdiskusi di atas klotok dalam perjalanan ke Pasar Apung Lok Baintan, bertepatan dengan HPN 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

ifakta.co, Jakarta – Video viral soal kekerasan terhadap anak pelajar yang dilakukan oleh teman sekolahnya sendiri di Jawa Timur menuai berbagai kecaman dari masyarakat.

Namun, ahli pers menyayangkan soal media-media yang dalam penyajian beritanya malah membuka identitas sekolah. Hal ini menurut ahli pers bertentangan dengan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA)

“Berbagai macam bentuk komunikasi saya dibanjiri pertanyaan terkait kekerasan sesama pelajar di Purworejo,” ujar Ahli Pers Drs. Kamsul Hasan, SH, MH kepada wartawan, Kamis 13 Februari 2020 pagi.

Ternyata menurut Kamsul bukan hanya dirinya yang kebanjiran pertantaan, Gubernur Jawa Tengah, Ginanjar juga mendapatkan hal sama dan sudah memberikan pengarahan.

“Pertanyaan kepada saya lebih pada soal pemberitaan. Apakah kasus itu dapat diberitakan dan bagaimana penyajian sesuai PPRA,” imbuhnya.

Staf Pengajar Institut Ilmu Sosial dan Politik (IISIP) Jakarta ini mengatakan, penyajian berita sudah cukup baik pada awalnya. Namun dalam kutipan keterangan resmi dari para pejabat malah membuka identitas, berupa nama sekolah.

“Rencana Kamis pagi nanti kasus ini akan diekspos secara resmi. Dalam WAG Wartawan Jawa Tengah, agar identitas ditutup,” katanya.

Ia berpesan agar kepala sekolah dan atau guru cukup melapor ke Dinas Pendidikan atau Bupati Purworejo, tak perlu tampil dalam jumpa pers.

Hal ini kata dia dilakukan agar identitas sekolah tidak kian terbuka. Nama sekolah merupakan identitas dan obyek Pasal 19 Jo. Pasal 97 UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

Apakah Bisa Diversi

Kamsul juga memperhatikan, jagat maya, mayoritas meminta agar terduga pelaku kekerasan dikenakan hukuman berat. Apa yang dilakukan sudah di luar batas kenakalan remaja.

Kekerasan ini adalah terhadap anak dan oleh anak. Dengan demikian menurut Kamusl, penanganan kekerasan ini menggunakan koridor UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Baik korban maupun terduga pelaku berusia pada ambang batas anak berkonflik dengan hukum. Mereka berusia telah 12 tahun namun belum genap 18 tahun.

“Terhadap anak berkonflik dengan hukum ini ada penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Diversi dibenarkan dilakukan bila ancaman kurang dari 7 tahun,” katanya.

Ia menambahkan, syarat lain diversi adalah pihak korban menyetujui persoalan penganiayaan ini diselesaikan secara kekeluargaan di luar persidangan.

Ketua Komisi Kompetensi PWI Pusat ini menilai, untuk kasus di Purworejo sepertinya memenuhi unsur Pasal 170 KUHP, karena kekerasan bersama, ayatnya harus lihat hasil visum.

Ia menjelaskan, soal Pasal 170 KUHP yang berbunyi, (1)Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

Baca juga :  Sudah Usang, Loket Tiket di Terminal Kalideres Kini Direvitalisasi

Sedangkan ayat (2) bagi tersalah dihukum, dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Saat ditanya, apakah kasus ini memenuhi syarat diversi atau akan dilimpahkan ke pengadilan.

“Terlepas dengan cara apa pun, pemberitaan kasus ini harus sesuai PPRA dan UU SPPA,” pungkasnya. (My)

Baca juga :  Sambut HUT RI Ke-78, Pemkot Jakbar Bagikan Bendera Merah Putih

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca juga :  Ratusan ASN dan PLJP Jakbar Ikuti Tes Kebugaran Guna Deteksi Dini Penyakit Tubuh

Berita Terkait

PT KCN Salurkan Dana CSR untuk Bangun Panggung Permanen di RW 011 Rusunawa Marunda
Gawat! Jaktim Darurat Pil Koplo, Pedagang Akui Koordinasi dengan APH
Pemerintah Abai Harga Bawang Pengusaha Warteg Terancam Gulung Tikar
Dukungan ke Iqbal Irsyad Sebagai Ketua PWI Jaya Semakin Besar dan Kuat
Ketua Umum PWI Buka Pra-UKW Riau dan Papua Tengah Diikuti oleh 60 Peserta
Tradisi Lebaran ala Betawi, Warga Duri Kosambi Jalani Halal Bihalal Selama 7 Hari
Jelang Lebaran, Yayasan Wijaya Peduli Bangsa Menabur Kasih di TPST Bantar Gebang
Jelang Hari Raya Majalah Exclusive Komunitas Todays Kembali Bagikan Sembako

Berita Terkait

Kamis, 25 April 2024 - 09:38 WIB

Tiga Perwira TNI AD Raih Cumlaude Gelar Doktor di Universitas Gajah Mada

Kamis, 25 April 2024 - 09:14 WIB

Tindak Tegas, Pilar Gunting Kabel Fiber Optik yang Semrawut

Rabu, 24 April 2024 - 18:31 WIB

Pemkot Tangsel Raih Penghargaan Standar Pelayanan Minimal Kategori Terbaik se-Indonesia

Rabu, 24 April 2024 - 17:25 WIB

Kota Tangerang dan Kota Yantai Sepakat Jadi Sister City

Rabu, 24 April 2024 - 17:15 WIB

Wakili Dandim Kasdim Tigaraksa Pimpin Apel PAM RI1

Rabu, 24 April 2024 - 17:05 WIB

Tono Darussalam Ketua MPC PP Kota Tangerang : Aset Pemkab Ratusan Milyar Terbengkalai dan Kumuh

Rabu, 24 April 2024 - 15:55 WIB

Sadis, Tante Kandung Habisi Nyawa Bocah 7 Tahun

Selasa, 23 April 2024 - 21:03 WIB

Lewat Perwal No.47 Tahun 2019, Senjata Pemkot Tangsel Berantas Kabel Fiber Optik yang Semrawut

Berita Terbaru

Regional

Tindak Tegas, Pilar Gunting Kabel Fiber Optik yang Semrawut

Kamis, 25 Apr 2024 - 09:14 WIB

Regional

Kota Tangerang dan Kota Yantai Sepakat Jadi Sister City

Rabu, 24 Apr 2024 - 17:25 WIB

Eksplorasi konten lain dari ifakta.co

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca