Survei Membuktikan 19,4% PNS tidak Setuju Ideologi Pancasila

- Jurnalis

Selasa, 10 Desember 2019 - 16:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Diskusi menjawab Kontroversi SKB 11 Menteri” di Ruang Yusuf Ronodipuro, Gedung RRI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

ifakta.co, Jakarta – Menurut Inspektur Wilayah III Kemenkumham Achmad Rifai mengatakan, bahwa berdasarkan riset Alvara Research Center ada19,4% PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau ASN (Aparatur Sipil Negara) yang tidak setuju dengan ideologi Pancasila.

Hal ini dikatakan dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 dengan tema “Menjawab Kontroversi SKB 11 Menteri” di Ruang Yusuf Ronodipuro, Gedung RRI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Ia menambahkan, padahal jumlah seluruh ASN adalah 4 juta orang, berarti 19,4 % itu jumlahnya juga besar.

“Masih berdasarkan riset tadi jika ditambahkan dengan pegawai BUMN yang tidak setuju dengan ideologi Pancasila ada 9,1 % maka jumlahnya bertambah besar,” ujarnya.

Selanjutnya, ia memaparkan juga bahwa dalam riset yang diselenggarakan Alvara Research Center dan Mata Air Foundation adalah paham radikalisme yang menolak ideologi negara sudah mempengaruhi berbagai kalangan.

“Selain kalangan ASN dan BUMN, juga ada kalangan mahasiswa dan pelajar SMA serta pegawai swasta. Bahkan kaum muda harapan bangsa seperti mahasswa dan pelajar SMA adalah dua kalangan yang paling tinggi dalam menerima ajaran jihad dan berdirinya negara Islam atau khilafah berdasarkan riset tersebut,” tambahnya.

Karena itu Rifai mengatakan bahwa akan berbahaya jika para mahasiswa yang telah lulus tadi jika ikut melamar sebagai PNS/ASN dan lolos seleksi.”Untuk itu pemerintah berusaha terus menjaga mereka dari paparan paham radikalisme yang membahayakan negara tersebut,” pungkasnya.

Dalam acara ini hadir pula narasumber lainnya dari Mudzakir Sekretaris Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB, dan Rosarita Niken Widiastuti Sekjen Kemkominfo. (Ham)

Baca juga :  Kemenperin Terus Dorong Pemerataan Pembangunan Industri di Indonesia

Berita Terkait

Mendes Yandri Laporkan Dugaan Penyimpangan Dana Desa ke Jaksa Agung
Catut Charoen Pokphand, Masyarakat Dihimbau Waspada Penipuan Telur Murah
Bakamla RI Berhasil Gagalkan Penyelundupan Ribuan Ekor Baby Lobster di Perairan Kepulauan Seribu
Menkopolkam: Pemerintah Siap Sukseskan Pelaksanaan Mudik dan Idul Fitri 1446 Hijriah
Gelar Safari Ramadan di Kabupaten Nganjuk, Mensos Saifullah Dorong Kemandirian Wong Cilik Naik Kelas
Mulai H-5 Lebaran 2025 Tarif Eksekutif dan Reguler di Pelabuhan Merak Disamakan, Ini Alasannya
Polri Selamatkan 11.407.315 Jiwa Dari Bahaya Narkoba Dengan Penindakan 6.681 Kasus
Usung Lima Program Unggulan, Maesyal-Intan Resmi Pimpin Kabupaten Tangerang

Berita Terkait

Rabu, 12 Maret 2025 - 15:52 WIB

Mendes Yandri Laporkan Dugaan Penyimpangan Dana Desa ke Jaksa Agung

Selasa, 11 Maret 2025 - 17:15 WIB

Catut Charoen Pokphand, Masyarakat Dihimbau Waspada Penipuan Telur Murah

Selasa, 11 Maret 2025 - 14:22 WIB

Bakamla RI Berhasil Gagalkan Penyelundupan Ribuan Ekor Baby Lobster di Perairan Kepulauan Seribu

Senin, 10 Maret 2025 - 19:05 WIB

Menkopolkam: Pemerintah Siap Sukseskan Pelaksanaan Mudik dan Idul Fitri 1446 Hijriah

Minggu, 9 Maret 2025 - 17:18 WIB

Gelar Safari Ramadan di Kabupaten Nganjuk, Mensos Saifullah Dorong Kemandirian Wong Cilik Naik Kelas

Berita Terbaru

Oplus_131072

Hukum & Kriminal

Satreskrim Polres Prabumulih Ringkus Diduga Dua Pelaku Pembunuh

Rabu, 12 Mar 2025 - 20:40 WIB