Saat ada Demo, Mendagri Himbau Pemda Selalu Terima Aspirasi Masyarakat dan Mahasiswa

- Jurnalis

Jumat, 27 September 2019 - 22:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

iFAKTA.CO, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) menerima secara langsung aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi mahasiswa, saat ada demontrasi di wilayahnya.

“Kami meminta dan mengharapkan bahwa DPRD yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah bersama kepala daerahnya untuk menerima dengan baik unjuk rasa atau demo-demo mahasiswa yang menyampaikan aspirasi, untuk bisa diteruskan, baik ke DPR RI ataupun kepada Pemerintah Pusat,” kata Mendagri dalam Konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (26/9/2019).  

Tak hanya itu, ia juga meminta kepala daerah bersama berbagai pihak untuk melakukan pengawasan agar tidak mempercayai informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau hoaks.  

“Meminta kepala daerah agar mengarahkan seluruh aparatur di wilayahnya, termasuk para guru, kepala sekolah, untuk melakukan kontrol, mengingatkan kepada para guru, para medis, para perawat, civitas akademik perguruan tinggi, untuk berhati-hati mencerna informasi yang berawal dari media sosial, Facebook, meme. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Forkopimda, Kapolda, hingga Kapolsek, Kajati, sampai Kajari yang ada fungsi-fungsi intelijennya,” ujarnya.  

Imbauan itu juga Mendagri sampaikan agar kepala daerah dapat mencermati gelagat perkembangan dinamika nasional yang sampai ke daerah. 

“Kemendagri mengharapkan kepada seluruh kepala daerah yang ada, mencermati gelagat perkembangan dan dinamika nasional sampai ke daerah dan segera mengambil langkah untuk menciptakan harmoni dan ketentraman dan ketertiban masyarakat disekitarnya,” imbuhnya. 

Meski demikian, pihaknya menjamin stabilitas politik dalam negeri saat ini semua terjaga dengan baik, aman terkendali, dengan tetap meminta agar seluruh elemen bangsa menahan diri dan menghentikan segala tindakan yang melanggar hukum. 

“Pemerintah provinsi, pemda kabupaten/kota, sampai tingkat kelurahan dan desa wajib menjaga ketentraman dan keamanan warga masyarakatnya. Stabilitas kehidupan sosial politik itu harus kita jaga bersama dengan berkomunikasi dan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh parpol, tokoh adat, pengusaha, pemuda, siswa dan mahasiswa, guru, dosen, serta cendikiawan,” tuturnya.

Mendagri pun meminta partisipasi seluruh pihak dalam memberikan pendidikan dan wawasan kepada masyarakat di sekitarnya agar hati-hati dalam bersikap dan merespons segala informasi dalam media sosial yang justru diproduksi oleh kelompok tertentu untuk menimbulkan adu domba atau konflik antarmasyarakat. (jpp/pend)

Berita Terkait

Saham Antam Jadi Incaran, Seribu Investor Asing Masuk ke Pasar
AS Pertimbangkan Vaksinasi Unggas Massal untuk Lawan Flu Burung
Sambutan Dewan Kehormatan Kwarran Gunung Kaler Edi Cahyadinata
Bidpropam Polda Banten Tinjau SPKT dan Satpas Polresta Tangerang, Pastikan Pelayanan Prima untuk Masyarakat
Babinsa Serda Engkus Tampil di Garis Depan Edukasi Gizi & Cegah Stunting
Pabrik GAC Resmi Beroperasi, Klaim Mampu Produksi Tiga Unit Mobil Per Jam
Antara Kenyataan dan Ketidakberdayaan, Kampung Bahari Jadi Primadona
Honda HR-V Hybrid Resmi Rilis di Indonesia, Dibanderol Rp 449 Juta

Berita Terkait

Senin, 23 Juni 2025 - 00:20 WIB

Saham Antam Jadi Incaran, Seribu Investor Asing Masuk ke Pasar

Sabtu, 21 Juni 2025 - 13:44 WIB

AS Pertimbangkan Vaksinasi Unggas Massal untuk Lawan Flu Burung

Selasa, 17 Juni 2025 - 15:48 WIB

Sambutan Dewan Kehormatan Kwarran Gunung Kaler Edi Cahyadinata

Jumat, 13 Juni 2025 - 09:07 WIB

Bidpropam Polda Banten Tinjau SPKT dan Satpas Polresta Tangerang, Pastikan Pelayanan Prima untuk Masyarakat

Rabu, 11 Juni 2025 - 15:57 WIB

Babinsa Serda Engkus Tampil di Garis Depan Edukasi Gizi & Cegah Stunting

Berita Terbaru