JAKARTA, ifakta.co – Penasehat Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) DKI Jakarta sekaligus politisi Partai Gerindra, Benyamin Patondok, menanggapi polemik mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pria yang akrab disapa Bento ini mengimbau seluruh masyarakat Indonesia agar tidak terpengaruh oleh isu tersebut.
Menurut Benyamin, proses politik terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) pada dasarnya telah usai. Oleh karena itu, ia meminta publik untuk tidak menguras energi pada perdebatan yang sudah berlalu dan lebih berfokus mendukung keberlangsungan program-program pemerintah.
Iklan
“Kita jangan terpengaruh terhadap kasus ijazah yang sesungguhnya proses politiknya sudah selesai. Masyarakat Indonesia hari ini harus fokus bagaimana bersinergi dengan pemerintah untuk mendapatkan janji-janji yang sudah diberikan oleh Bapak Presiden,” ujar Benyamin dalam Vox Nusa Podcast, Selasa (13/10/2026).
Sekjen DPP Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) itu menambahkan, jika ada pihak yang masih mempersoalkan legalitas atau administrasi ijazah tersebut, hal itu dapat disalurkan melalui mekanisme hukum dan lembaga yang berwenang, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun partai politik pengusung, atau dibahas kembali pada kontestasi politik Pemilu 2029 mendatang.
Lebih lanjut, Benyamin mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dan kritis dalam menyaring informasi di tengah maraknya kemunculan berita bohong (hoax).
Ia menilai isu-isu semacam ini sengaja diangkat oleh kelompok-kelompok yang tidak senang dengan jajaran pemerintahan Prabowo-Jokowi.
“Masyarakat seluruh Indonesia harus belajar memilih-milih informasi karena terlalu banyak berita hoaks hari ini. Serahkan kepada pemerintah dan semua saluran hukum yang sudah ada,” tegasnya.
Desak DPR Fokus Isu Bencana dan Pertanahan
Selain memberikan pesan kepada masyarakat, Benyamin juga menyampaikan imbauan khusus kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ia meminta para wakil rakyat tersebut menjalankan tanggung jawabnya dengan memprioritaskan permasalahan nyata yang tengah dihadapi masyarakat di berbagai daerah.
Beberapa isu krusial yang menurutnya harus segera mendapat perhatian serius dari DPR di antaranya adalah penanganan daerah terdampak bencana, masalah polusi udara atau asap karhutla yang mengganggu kesehatan publik, hingga konflik dan sengketa pertanahan.
“DPR harus melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Justru harus berpikir sekarang bagaimana proses politik yang lain di daerah, seperti daerah yang kena bencana, masalah asap ini kan sangat mengganggu, serta masalah tanah. Jangan sampai tanah kita diambil oleh orang lain,” pungkasnya.
(tio/tio)
