Camat Rajeg Klarifikasi Viral Warga Berkerumun Saat Pembagian Bansos JPS Covid-19

ifakta.co, TANGERANG – Camat Rajeg Kabupaten Tangerang H. Ahmad Patoni, klarifikasi terkait viralnya warga berkerumunan saat pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST)
Jaring Pengaman Sosial (JPS) Covid-19 dari Pemerintah Provinsi Banten untuk masyarakat Kelurahan Sukatani yang dilaksanakan di SMA Negeri 14 Kabupaten Tangerang, Rajeg, Sabtu (6/06/20).

“Saya perlu meluruskan berita viralnya warga berkerumunan saat pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) Kelurahan Sukatani Kecamatan Rajeg,” ujar Ahmad Patoni kepada humas gugus tugas percepatan covid-19 Kabupaten Tangerang

Dilanjutkan Ahmad Patoni, berdasarkan data warga yang menerima BST Kelurahan Sukatani Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang sebanyak 4.003 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pihak BJB membuat jadwal satu hari untuk pembagian..

“Bank BJB membuat jadwal satu hari untuk pembagian sebanyak itu. Idealnya satu hari sekitar 500 KPM, dan kelurahan Sukatani sudah mengatur jadwal undangan per RW. Namun karena antusias masyarakat yang tinggi sejak shubuh sehingga berdampak adanya kerumunan warts di lokasi,” ujar Patoni

Katanya selama proses pelaksanaan petugas dari jajaran TNI/Polri/Pol PP juga turut mengatur jalanya acaranya, sesuai standar protokol kesehatan covud-19, masyarakat menggunakan masker saat pembagian.

Lurah Sukatani Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang M. Husni Thamrin yang hadir langsung mengawal pembagian BST Jaring Pengaman Sosial (JPS) Covid-19 menjelaskan bahwa jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Sukatani sebanyak 4.003 KPM adalah yang terbanyak di Kecamatan Rajeg.

“Kelurahan Sukatani mendapat bantuan sosial sebanyak 4.003 KPM dari Pemprov Banten. Ini berkat kerja keras para aparatur kelurahan, Forum RW dan RT yang maksimal dalam pendataan dan pengusulan Bansos ini. Kelurahan Sukatani mendapatkan Bansos tertinggi Se-Kecamatan Rajeg,” ucap M. Husni Thamrin

Lanjut, Husni Thamrin menjelaskan bahwa pemilihan lokasi SMAN 14 Kab. Tangerang merupakan hasil musyawarah dimana diharapkan menjadi tempat yang representatif untuk penyelaluran BST. Namun tersiar kabar dan foto di media online terjadinya kerumunan di lokasi penyaluran BST tersebut.

“Jadi waktu pagi hari hingga siang, masyarakat tertib, namun setelah siang hari sekitar waktu Dzuhur masyarakat mulai tidak sabar, kurang disiplin mematuhi protokol kesehatan untuk menjaga jarak saat proses pencairan. Kami sudah menyiapkan petugas kesehatan, dan tidak ada korban dalam acara hari ini,” ujar Husni.

Hal tersebut tentunya sebagai salah satu upaya menekan angka penularan Covid-19 dalam penerapan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB).

Ia melanjutkan, pihaknya sudah berupaya mengerahkan semuanya dari jajaran TNI, Polri, Satpol PP dan Forum RT/RW untuk menertibkan warga agar tetap menjaga jarak, namun apa daya, jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah warga yang ribuan datang untuk mengambil BST.

“Kami dari pihak kelurahan sudah bekerjasama dengan unsur TNI dan Polri untuk mengamankan jalannya pembagian bansos ini. Undangan pun sudah mengatur jadwal jam datang. Tapi tetap saja jumlah warga yang mencapai ribuan sangat sulit untuk kami kendalikan,” ungkapnya.

Husni menambahkan, sebanyak 4.003 warga dijadwalkan menerima BST. Untuk menghindari kerumunan warga yang banyak, pihaknya membagi menjadi dua waktu, yakni pukul 07.00-11.00 WIB dan 12.00-16.00 WIB.

“Karena terlalu banyak kita bagi jadi dua kelompok. Tapi antusias warga yang sangat tinggi untuk menerima bansos ini jadi semua sudah datang sejak shubuh tadi dan tidak mematuhi jadwal yang sudah diatur,” pungkasnya.

Karena permasalahan tersebut, jadwal penyaluran menjadi tidak efektif bahkan hingga Pukul 19.00 WIB diputuskan dihentikan, karena petugas dari Bank BJB sudah kelelahan dan masih ada jadwal lainnya pada esok hari.

Petugas dari Bank BJB sangat lelah dan juga kurang disiplinya warga jadi tidak bisa melanjutkan, maka untuk Kelurahan Sukatani baru terealisasi 3.018 KPM. Sisanya masih menunggu koordinasi dan evaluasi dengan Kecamatan Rajeg dan Dinsos Provinsi Banten.

“Karena ada kelompok warga yang kurang disiplin berdampak terhadap penundaan penyaluran”, ungkap Lurah Husni melalui sambungan telepon seller.

(Ham)